Bimas Buddha Tegaskan Pelaksanaan Anggaran Harus Berdampak Bagi Kemajuan Umat

Kontributor

Jakarta, Kemenag Sulsel - Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha menegaskan pentingnya pelaksanaan anggaran yang berdampak langsung bagi kemajuan umat Buddha Indonesia. Ia mengajak seluruh jajaran untuk menerjemahkan pagu anggaran menjadi aktivitas nyata yang efisien, terarah, dan berorientasi pada hasil yang bermanfaat bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Dirjen saat memberikan sambutan dan pengarahan dalam kegiatan Penyusunan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2026 bertema “Dari Pagu ke Aksi, dari Anggaran ke Kinerja”, yang digelar secara hybrid di Jakarta, Selasa (7/10/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh para pejabat, perencana, serta jajaran pembimas dari berbagai provinsi.
Dalam sambutannya, Ketua Panitia Sayit mengucapkan terima kasih atas kehadiran para undangan dalam kegiatan tersebut. Ia berharap forum penyusunan anggaran ini dapat menghasilkan rumusan program yang strategis, terukur, dan berdampak nyata bagi peningkatan kinerja Bimas Buddha di seluruh Indonesia.
Dalam arahannya, Dirjen Bimas Buddha menekankan empat hal penting yang menjadi fokus utama penyusunan anggaran, yakni: merencanakan program yang berdampak langsung bagi masyarakat, memperkuat silaturahmi dan koordinasi antar Bimas, memanfaatkan lembaga dana untuk membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, serta mempersiapkan anggaran yang berdampak dan berorientasi pada hasil.
“Bocor di sini bukan hanya soal korupsi, tetapi juga inefisiensi. Karena inefisiensi pun merupakan bentuk kebocoran anggaran,” tegasnya. Dirjen juga mengingatkan seluruh jajaran untuk mencermati Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai bagian penting dari pelaksanaan setiap komponen kegiatan agar sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM) tertinggi.
Lebih lanjut, Dirjen meminta agar setiap kegiatan yang dirancang benar-benar dapat diukur melalui indikator pencapaian kinerja, bukan sekadar pelaporan output. Menurutnya, kegiatan yang tidak dievaluasi atau tidak memberikan dampak nyata sebaiknya tidak lagi diulang.
“Ke depan, evaluasi tidak lagi berhenti pada output, tetapi akan berfokus pada outcome, pada manfaat nyata yang dirasakan oleh umat,” ujarnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Pembimas Buddha Sulawesi Selatan, perencana Bimas Buddha, dan perencana Kanwil Kementerian Agama, yang berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan dan pembahasan program kerja tahun 2026. Acara kemudian ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh Pembimas Banten, Bapak Sujiyanto, memohon agar seluruh rangkaian penyusunan anggaran berjalan lancar dan membawa manfaat besar bagi kemajuan umat Buddha Indonesia.