Maccorawalie, (Kemenag Pinrang) - Bupati Pinrang, Andi Irwan Hamid, menegaskan pentingnya kehati-hatian dan kepatuhan terhadap regulasi bagi para pengelola travel haji dan umrah di Kabupaten Pinrang. Hal tersebut disampaikan dalam rapat bersama 24 pengelola travel di ruang rapat Kantor Bupati Pinrang, Rabu (24/09/2025).

Dalam arahannya, Bupati Irwan menekankan agar setiap travel memastikan dokumen jemaah benar-benar lengkap sebelum keberangkatan.
"Pengelola travel harus berhati-hati memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika mau memberangkatkan jemaah, dokumen yang dipersyaratkan harus sudah dinyatakan lengkap," tegasnya.

Pertemuan ini juga dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Pinrang, H. Irfan Daming, Kepala Kejaksaan Negeri Pinrang, perwakilan Polres Pinrang, serta Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Pinrang, Idris Muhammad.

Kakan Kemenag Pinrang, H. Irfan Daming, menegaskan bahwa pihaknya siap mengawal pengelolaan haji dan umrah di Pinrang agar sesuai aturan. “Kami dari Kemenag Pinrang akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan. Jangan ada pengelola yang mencoba mengambil jalan pintas, karena keselamatan dan kenyamanan jemaah adalah prioritas utama,” ujarnya.

Senada dengan itu, Kepala Kejari Pinrang, Agung Bagus kade Kusimantara menyampaikan bahwa aspek hukum juga harus menjadi perhatian. “Setiap bentuk pelanggaran, apalagi yang merugikan jemaah, tentu akan ada konsekuensi hukum. Kami berharap pengelola travel bekerja secara profesional agar tidak ada masalah di kemudian hari,” tegasnya.

Sementara itu, Kasi PHU Kemenag Pinrang, Idris Muhammad, menambahkan pentingnya ketelitian administrasi. “Dokumen jemaah bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi syarat mutlak. Kami selalu mengingatkan agar tidak ada satupun berkas yang terlewat sebelum keberangkatan,” jelasnya.

Dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta pihak Kemenag, pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi pengawasan agar tidak terjadi praktik yang merugikan calon jemaah.