MEDAN, KEMENAG SULSEL — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenag Sulsel) H. Ali Yafid menegaskan pentingnya perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran serta berorientasi pada kebutuhan riil layanan keagamaan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Ali Yafid saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Perencanaan dan Penganggaran Kementerian Agama Tahun 2026–2027 yang digelar di Aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Jumat 30 Januari 2026.

Rakornas ini diikuti oleh seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama se-Indonesia sebagai forum strategis dalam menyelaraskan kebijakan perencanaan dan penganggaran antara pusat dan daerah. Dalam kegiatan tersebut, Kakanwil Kemenag Sulsel hadir bersama Ketua Tim Perencana, H. Bahri.

Menurut Ali Yafid, penganggaran di lingkungan Kementerian Agama tidak boleh bersifat administratif semata, tetapi harus berbasis pada kebutuhan layanan keagamaan yang berdampak langsung bagi umat.

“Penganggaran harus tepat sasaran dan berangkat dari kebutuhan riil layanan keagamaan masyarakat. Dengan perencanaan yang matang dan berbasis data, program-program Kementerian Agama akan lebih efektif serta manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, keselarasan antara kebijakan nasional dan kebutuhan daerah menjadi faktor penting agar pelaksanaan program berjalan optimal serta mendukung penguatan kehidupan beragama yang moderat dan berkelanjutan.

Rapat Koordinasi Nasional berlangsung dinamis dengan diskusi yang konstruktif. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama se-Indonesia aktif menyampaikan pandangan, masukan, serta pengalaman dari daerah masing-masing terkait perencanaan dan penganggaran tahun 2026–2027.

Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola perencanaan dan penganggaran yang akuntabel.

Rakor secara resmi dibuka oleh Ketua Komisi VIII DPR RI H. Marwan Dasopang. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara Kementerian Agama dan DPR RI dalam menyusun kebijakan penganggaran yang responsif dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan keagamaan.

Ia juga menegaskan peran strategis para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama sebagai garda terdepan dalam menjaga harmoni kehidupan beragama serta mendukung keberlanjutan lingkungan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Biro Perencanaan dan Penganggaran Kementerian Agama RI Kastolan, Ketua Forum Kakanwil Kemenag se-Indonesia H. Muhammad Tambrin, serta para Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, dan Pembimbing Masyarakat (Pembimas) dari seluruh Indonesia.

Dalam sesi pemaparan dan diskusi, sejumlah isu strategis menjadi perhatian bersama, antara lain penguatan basis data perencanaan, peningkatan efektivitas program layanan keagamaan, serta penyelarasan kebijakan nasional dengan kebutuhan daerah. Seluruh peserta sepakat bahwa kualitas perencanaan dan akurasi data merupakan kunci agar penganggaran Kementerian Agama ke depan semakin tepat sasaran, akuntabel, dan berkelanjutan. (AB)