Palopo (Humas Palopo), Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kementerian Agama Kota Palopo H. Mikail dalam hal ini sebagai PLH Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah, menghadiri rapat koordinasi perihal penjemputan Jemaah Haji Kota Palopo yang tergabung dalam Kloter 34 tahun 2025 

Turut hadir pada kegiatan tersebut Staf Ahli bidang kesra Pemerintah Kota Palopo Drs. Taufiq Gurrahman, M. Si., Kabag Kesra Lukman, S.Fil.I., M.Pd.,  Pihak Polres, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan Satpol PP serta staf Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Kota Palopo. Rapat di gelar pada Senin, 30 Juni 2025 di ruang rapat Kesra Pemkot Palopo.

Rapat tersebut membahas tentang alur penjemputan kloter 34  debarkasi Bandara Sultan Hasanuddin Jamaah Haji Kota Palopo sebanyak 105 jamaah yang direncanakan akan tiba di Asrama Haji sudiang Makassar pada Sabtu,05 Juli 2025 pukul 13.00 WITA dan selanjutnya akan dilakukan proses penerimaan dan pemeriksaan jemaah haji yang akan memakan waktu 2 sampai 3 jam.

Taufiq Gurrahman ( staf ahli Pemkot Palopo) menjelaskan bahwa untuk proses penjemputan jamaah haji kota Palopo tahun 2025 ini mengacu pada proses yang telah di lalui pada tahun-tahun sebelumnya, staf ahli mengiatkan agar  mengevalusi hal-hal yang di nilai kurang dan terus meningkatkan pelayanan yang sudah menjadi standar.

Dirinya juga mengingatkan pada jajarannya terutama pada sisi keamanan jamaah untuk lebih ditingkatkan, memprioritaskan keamanan dan keselamatan jamaah, mensterilkan lokasi kedatangan kendaraan jamaah haji serta lebih intens dalam menjaga keamanan barang jamah haji.          ” Jamaah itu waktu pergi bawa uang yang banyak, sekarang pulangnya bawa barang yang banyak” pungkas Taufiq Gurrahman.

Senada dengan  staf ahli, Plh. Kepala seksi PHU Kemenag Kota Palopo H.Mikail juga menekankan pada keamanan dan keselamatan jamaah haji, menurutnya pihak keamanan dalam hal ini kopolisian, Dinas Perhubungan dan Satpol PP adalah yang terdepan dalam menjaga keamanan dan keselamatan jamaah.

“Jika ada hal-hal yang memang perlu di evaluasi dan di benahi akan terlihat dari apa yang kita kerjakan” ujar H.Mikail.

Dirinya juga merekomendasikan hal-hal yang belum di laksanakan oleh pemerintah kota Palopo dalam rangka menyambut kedatangan jamaah haji nantinya seperti melibatkan IPARI (Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia) dalam prosesi penyambutan jamaah haji.

Sebelum mengikuti  rapat dengan pemerintah Kota Palopo dan jajaran terkait, Plh Kasi PHU Kemenag Kota Palopo melaksanakan rapat internal dengan para pejabat pelaksana Seksi PHU untuk memastikan bahwa tidak ada lagi hal yang krusial yang akan di bicarakan setelah  rapat dengan Pemerintah kota Palopo, semua harus fix.

Terkait perencanaan penjemputan jamaah haji, H.Mikail telah berkoordinasi dengan panitia pemulangan jamaah haji di asrama haji sudiang, informasi yang diterima bahwa jadwal pemulangan Jamaah haji sampai saat ini berjalan dengan normal.

H.Mikail berharap sampai penjemputan nanti Kloter 34 Jamaah haji kota Palopo tahun 2025 juga sesuai jadwal yang ada.      “ Alhamdulillah jadwal pemulangan jamaah haji berjalan normal, namun kita tetap bersiap merencanakan skenario alternatif jika terjadi perubahan jadwal” tegasnya.

Terkait teknis penjemputan jamah haji Kabag Kesra pemkot Palopo Lukman, S.Fil.I., M.Pd.,  membeberkan beberapa skenario alternatif agar proses penjemputan nantinya berjalan lancar, hal ini didasari pengalaman tahun lalu yang terjadi perubahan jadwal sampai berkali-kali sehingga  berdampak pada planing yang sudah di atur.

Menurut Kabag Kesra ada hal yang penting untuk diperhatikan , terkait waktu berangkat dari asrama haji karena kita harus memperhitungkan  waktu jam sholat, makan dan waktu berganti pakaian para jamaah haji. Lukman berfokus pada jam keberangkatan dari asrama haji sudiang sehingga bisa menentukan dengan akurat plan perjalanan menuju Kota Palopo.(rdp)

Lukman menyadari bahwa segala perencanaan ini harus betul-betul terkoneksi dengan baik dari berbagai pihak, oleh karenanya sebelum penjemputan ini pihaknya akan terus menjalin komunikasi yang intens bersama Kemeterian Agama dan pihak keamanan. (rdp)