Makassar (Kemenag Sulsel) -- “Pergi haji ke Tanah Suci, menunaikan rukun sepenuh hati. Hari ini kita duduk bersinergi, menyongsong pelayanan haji dan umrah berkualitas lagi.” Begitulah penggalan bait pembuka yang menggema di Aula Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu, 17 September 2025.

Kalimat puitis itu membuka pertemuan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, menghadirkan para pimpinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) se-Sulsel.

Kepala Kantor Wilayah Kemenag Sulsel, Dr. H. Ali Yafid, menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar ajang koordinasi rutin. “Ini momentum menyatukan langkah, memperkuat sinergi, dan memastikan pelayanan jemaah kian paripurna,” ujarnya dalam sambutan sekaligus membuka acara.

Lebih jauh, Ali Yafid menekankan pentingnya kebijakan yang bijak dalam mengawal penyelenggaraan ibadah. “Haji dan umrah bukan hanya soal teknis, tetapi amanah besar yang menuntut kebijakan, kebijaksanaan, dan kesabaran,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa regulasi bukan untuk membatasi, melainkan melindungi jemaah. “Regulasi itu pagar keselamatan, Kita ingin layanan haji dan umrah tidak sekadar berjalan, tapi memberi rasa aman, adil, dan bermartabat bagi umat,” tambahnya.

Pertemuan ini digelar dengan nuansa reflektif, mengingat tahun 2025 menjadi babak terakhir Kementerian Agama RI memegang kendali penyelenggaraan ibadah haji. Mulai tahun depan, tongkat estafet itu akan beralih ke Kementerian Haji dan Umrah RI.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Sulsel, H. Ikbala Ismail, dalam laporannya mengurai catatan pelaksanaan haji 2025. Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh—dari aspek pelayanan jemaah, manajemen keberangkatan, hingga pemulangan—agar pengalaman berharga tahun ini menjadi bekal perbaikan di masa mendatang.

Lantunan ayat Al-Qur’an dari surah Ali Imran ayat 97 yang dikutip di awal acara, menjadi pengingat: haji adalah amanah suci, bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan panggilan iman. Para penyelenggara, dalam konteks ini, memegang peran sebagai pengemban amanah sekaligus penjaga kepercayaan umat.

Acara berlanjut dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Para pimpinan PPIU dan PIHK diberi ruang untuk menyampaikan masukan, kendala, sekaligus solusi yang diharapkan bisa memperkaya strategi pelayanan ke depan.

Menutup rangkaian kegiatan, Ali Yafid kembali mengingatkan pentingnya menjaga spirit kolektif. “Haji dan umrah sering dipandang sebagai bisnis. Namun sesungguhnya ia adalah ibadah mulia. Karena itu keselamatan, kenyamanan, dan keberlangsungan harus lebih diutamakan daripada sekadar angka-angka biaya,” katanya.

Ia pun menutup dengan ajakan: “Mari kita jaga semangat kebersamaan. Dengan koordinasi yang baik, regulasi yang jelas, dan hati yang tulus, pelayanan haji dan umrah di Sulawesi Selatan akan semakin paripurna.”

Pertemuan hari itu berakhir dengan rasa optimisme, seolah merajut asa Bersama bahwa pelayanan ibadah haji dan umrah harus terus ditingkatkan, agar umat dapat merasakan kenyamanan beribadah yang paripurna.(Diah)