Makassar (Kemenag Sulsel) -- Kementerian Agama menjalankan kebijakan pelibatan Penghulu serta Penyuluh menjadi aktor resolusi konflik guna mencegah potensi terjadinya friksi sosial berdimensi agama di tengah masyarakat.

"Kemenag terus berupaya mencegah konflik sosial berdimensi agama di tengah masyarakat. Salah satunya dengan melibatkan Penghulu dan Penyuluh Agama untuk menjadi aktor resolusi konflik," ujar Kakanwil Kemenag Sulsel H. Ali Yafid saat membuka Bimtek Sekolah Penyuluh/Penghulu Agen Resolusi Konflik (SPARK) di Four Points By Sheraton Makassar (Jumat, 16 Mei 2025)

Sejarah Konflik yang berdimensi sosial dan Keagamaan yang pernah terjadi di Indonesia dan khususnya di wilayah Sulsel membuka mata kita semua terhadap tanggung jawab moral dan sosial yang harus diemban terhadap konflik sosial berdimensi keagamaan sebagai aktor resolusi konflik di lapangan "First Responders" penanggap pertama, yang tentunya memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kedamaian.

Sehingga peran Sekolah Penyuluh dan Penghulu Aktor Resolusi Konflik ini menjadi harapan baru dalam menjaga ketertiban masyarakat, bertujuan mencetak Aktor Resolusi Konflik dan memberikan landasan yang kokoh buat para Aktor Resolusi Konflik dalam menjalankan tugas sebagai "First Responders" penanggap pertama dalam pencegahan dini konflik sosial berdimensi keagamaan serta menjadi fasilitator dan mediator konflik untuk menjaga perdamaian, kerukunan dan harmonisasi, Khususnya di wilayah Sulsel.

Kakanwil Kemenag Prov. Sulsel berharap Output dari Bimtek SPARK dapat menghasilkan Penyuluh dan Penghulu yang tidak hanya berani dan mencintai perdamaian, tetapi juga memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk menginisiasi langkah-langkah pencegahan dan penanganan konflik sosial berdimensi keagamaan secara efektif.

Sebelumnya, Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan Pada Direktorat Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag RI H. Slamet Riyadi dalam sambutannya menyebut bahwa Bimtek SPARK tahun ini hanya dilaksanakan di 6 (enam) Zona Wilayah di Indonesia yakni Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan.

Slamet Riyadi mengatakan upaya dalam membentuk aktor tersebut dilakukan Kemenag lewat program Sekolah Penyuluh dan Penghulu Aktor Resolusi Konflik (SPARK) yang mulai dilaksanakan pada tahun 2024.

Lanjut, SPARK dirancang untuk mempertajam kepekaan dan kecakapan teknis para Penyuluh dan Penghulu dalam membuat keputusan ketika menghadapi atau mencegah konflik, dan proses Bimtek ini kami melibatkan fasilitator dari NGO Internasional Nurani Perdamaian (Nonviolence Peaceforce International) yang kantor pusatnya di Jenewa Swiss.

"Langkah ini diambil untuk meningkatkan jumlah Penyuluh dan Penghulu yang terampil dalam menangani resolusi konflik, termasuk di Sulsel," ungkapnya.

Kepala Bidang Urais Kanwil Kemenag Sulsel, H. Abdul Gaffar dalam laporannya memaparkan, Bimtek SPARK di Sulsel ini diikuti oleh 46 orang yang terdiri dari Penghulu dan Penyuluh Agama Islam dari seluruh Sulsel dan khusus untuk Bimtek kali ini.

"Kami mengikutkan Ketua IPARI (Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia) dan Ketua APRI (Assosiasi Penghulu Republik Indonesia) se Sulsel, yang diharapkan bisa menularkan keterampilan yang diperoleh dalam Bimtek kepada pengurus dan anggota lainnya di wilayah kerjanya masing masing," ungkap Abdul Gaffar. (Wrd)