MAKASSAR, KEMENAG SULSEL – Bidang PHU Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan menggelar acara tasyakuran dan evaluasi penyelenggaraan haji 1446 H/ 2025 M di Hotel Sampulungan, Galesong Kabupaten Takalar, Senin 21 Juli 2025.

Tasyakuran ini merupakan wujud rasa syukur atas selesainya seluruh rangkaian operasional penyelenggaraan haji embarkasi Makassar tahun 2025, sekaligus mengevaluasi hal-hal yang dianggap perlu pembenahan kedepannnya.

Menurut Kakanwil Kemenag Sulsel, H. Ali Yafid, operasional haji embarkasi Makassar terlaksana dengan baik, dimana semua proses dari pemberangkatan hingga kepulangan jemaah haji berjalan  baik dan lancar.

“Ini berkat kerja sama yang baik antar semua unit terkait dalam penyelenggaraan operasional ibadah haji embarkasi Makassar," ucapnya.

Selain itu, dengan sistem one stop service, sebut Ali Yafid, para jemaah lansia dapat terlayani dengan cepat karena mendapatkan prioritas, sebagaimana tagline penyelenggaraan haji 2025 yaitu haji ramah lansia.

“Insyaallah bila penyelenggara haji masih di Kementerian Agama tahun depan, embarkasi Makassar siap memberikan yang terbaik,” pungkasnya.

Acara ini dihadiri langsung Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag RI, Prof. Hilman Latief, Sesdirijen HM. Arfi Hatim, Tenaga Ahli Menag H. Bunyamin, Kakanwil Kemenag Sulsel H. Ali Yafid beserta jajaran, para kepala Kantor Kemenag kabupaten / kota se-Sulsel, Kepala UPT Asrama Haji Makassar dan para petugas kloter.

Dirjen PHU, Prof Hilman Latief mengatakan banyak peningkatan operasional haji embarkasi Makassar. Jika pada tahun 2024, evaluasi terkait dengan transportasi, khususnya masalah pesawat, tetapi tahun ini tidak ada kendala.

"Alhamdulillah banyak peningkatan yang dialami untuk Embarkasi Makassar, baik untuk layanan di Asrama Embarkasi maupun untuk penerbangan," kata dia.

Nasib PPIH 2026 di Kemenag atau BPIH ?

Prof Hilman Latief mengatakan Pembentukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) tahun 2026 masih menuggu regulasi pemerintah, apakah menjadi tanggung jawab Kementerian Agama atau Badan Pelaksana Haji (BPH).

“Saat ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI masih menggodok Undang-Undang BPH RI. Ia menyebut, saat ini UU BPH RI sudah dikembalikan ke Komisi VIII DPR RI,” ungkapnya.

UU tersebut, lanjut Hilman, akan menjawab siapa yang akan berwenang untuk membentuk PPIH tahun 2026. Selama ini, pembentukan PPIH ada di tangan Kemenag dalam hal ini Ditjen PHU.

“PPIH 2026, seharusnya sudah mulai Agustus 2025. Hal itu, dikarenakan persiapan untuk pelaksanaan ibadah haji 2026 cukup banyak. Cuma masalahnya yang harus kita tuntaskan adalah mulai Agustus besok, tetap persiapan harus dilakukan sejak dini. Nah ini persoalannya," jelas dia.

Prof Hilman yakin dengan adanya regulasi pelaksanaan ibadah haji, maka tidak akan tumpang tindih antara BPH dan Kemenag RI. Ia juga menyebut pelaksanaan ibadah haji tidak hanya menyangkut satu institusi.

"Pelaksanaan haji itu tidak bisa sendirian, ada Kementerian Luar Negeri, ada Imigrasi, ada KKP, Kementerian Kesehatan, kementerian-kementerian yang lain. Pelaksanaan ibadah haji karena adanya kolaborasi dengan seluruh pihak.

"Semuanya harus merupakan kolaborasi, sinergi agar prosesnya sukses. Itu bisa kita capai kalau kolaborasinya bisa berjalan lancar," tandasnya.

Banjir Piagam Penghargaan

Pada acara tasyakuran ini, Kanwil Kemenag Sulsel memberikan piagam pengharagaan kepada sejumlah pihak yang dipandang berkontribusi dalam suksesnya operasional penyelenggaraan haji embarkasi Makassar.

Piagam itu dinberikan kepada Media, Kantor Kemenag kabupaten / kota, KBIHU, Intansi / stakeholder terkait, Kanwil Kementerian Agama dari 7 provinsi, BUMN,  serta para petugas kloter dan non kloter.

Berikut daftar penerima piagam penghargaan yang diberikan Kanwil Kemenag Sulsel :

Media :

Tribun Timur, Ujungpandang Ekspres, Harian Fajar, Rakyat Sulsel, Merdeka.com, Metro TV, Inews TV, Kompas TV, TVRI, CNN Indonesia, ANTARA, TV One dan RRI.

Kantor Kemenag Kabupaten / Kota :

Toraja Utara - Pelayanan Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler

Pinrang - Penyelesaian Dokumen Haji Reguler

Maros - Pembinaan Haji Reguler

Bone - Pelaporan Keuangan PAOH

Wajo - Pembinaan Umrah dan Haji Khusus

Palopo -Kinerja Anggaran APBN Penyelenggaraan Haji

KBIHU :

Wiratama Setia Hingga Akhir - Pelayanan Pada Jemaah

Kanwil Kementerian Agama :

Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Barat, Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Tenggara, Kanwil Kementerian Agama Gorontalo, Kanwil Kementerian Agama Maluku, Kanwil Kementerian Agama Maluku Utara, Kanwil Kementerian Agama Papua, dan Kanwil Kementerian Agama Papua Barat

Instansi / BUMN :

Biro Kesra Pemprov Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Selatan, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai makassar, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar, Kantor Otoritas Bandara Wilayah V Makassar, UPT Asrama Haji Embarkasi Makassar, PT. Angkasa Pura Makassar, PT. Garuda Indonesia Makassar, PT. Gapura Angkasa Makassar, PT. Perum Damri Makassar. (AB)